Di informasikan kepada masyarakat bahwa: 

Sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Nomor 6 tahun 2022 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  ( PBB-P2)  menjadi syarat pengurusan dokumen administrasi daerah dan sosialisasi  kebijakan penghapusan sanksi administratif  berupa bunga atau denda pajak daerah yang terutang